Suaranusantara.media, SEMARANG — Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas) Jawa Tengah (Jateng) berharap pemerintah dapat menghapus utang digital atau paylater masyarakat dengan nominal di bawah Rp1 juta di seluruh perbankan. Selain itu, kalangan pengembang mulai mengkhawatirkan penurunan daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi akibat nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Ketua Apernas Jateng, Eko Purwanto, menilai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan utang di bawah Rp1 juta tidak tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan langkah positif. Namun, menurut dia, implementasinya di lapangan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan serapan rumah subsidi.
“Realisasi di lapangan, belum semua perbankan mengetahui dan melakukan itu. Terus ada klasifikasi, syarat-syarat tertentu, tidak semua bisa dijalankan,” kata Eko kepada Espos, Selasa (9/6/2026).
Ia mengungkapkan catatan kredit masyarakat yang masih tercantum dalam SLIK menjadi salah satu kendala utama dalam proses pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi. Bahkan, menurut pengalamannya, cukup banyak calon pembeli yang gagal melanjutkan proses akad karena persoalan tunggakan paylater dengan nominal relatif kecil.
“Kalau dari 10 orang yang mau akad misalnya, sekitar 40 persen gagal karena SLIK OJK masih ada catatan itu. Makanya kami mendorong pemerintah terkait SLIK yang utangnya di bawah Rp1 juta, kalau bisa dihapuskan supaya memperluas lagi pasar rumah subsidi,” ujarnya.
Selain persoalan SLIK, Eko juga menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Menurut dia, tren tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat, termasuk kemampuan membeli rumah subsidi.
“Ekonomi sekarang, dolar naik terus. Otomatis daya beli pasti semakin turun. Harapan kami pemerintah memberi perhatian serius terkait perkembangan ekonomi ini sehingga serapan rumah subsidi bisa tetap tinggi,” katanya.
Apernas Jateng sendiri mendapatkan target serapan rumah subsidi sekitar 8.000 unit pada 2026. Target tersebut meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 5.000 unit.
Hingga Mei 2026, jumlah akad rumah subsidi yang tercatat melalui anggota Apernas Jateng baru mencapai sekitar 1.000 unit. Meski demikian, Eko optimistis target tahunan masih bisa dikejar pada semester kedua tahun ini.
“Target kita terpenuhi pada 2025. Untuk 2026 sampai Mei baru sekitar 1.000-an akad. Memang masih jauh dari target 8.000 unit, tetapi kami tidak kecil hati karena masih ada waktu untuk mengejarnya,” tegasnya.
Menurut Apernas, dukungan kebijakan pemerintah, kemudahan akses pembiayaan, serta stabilitas ekonomi menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan sektor perumahan bersubsidi yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Leave a Reply